Milton Pakpahan Harapkan Karen Tetap Beri Warna Kebijakan Energi Nasional

19-08-2014 / KOMISI VII

Ketua Komisi VII DPR Milton Pakpahan mengharapkan meski Karen  Agustiawan mundur dari Dirut PT Pertamina, tetapi  tetap ikut memberi warna kebijakan dunia energy khususnya migas di Indonesia ke depan. Pasalnya, selama enam tahun menjabat Dirut Pertamina telah berprestasi membawa perusahaan minyak itu ke jajaran World Class Company,  masuk dalam jajaran 500 perusahaan terkemuka di dunia. Prestasi yang membanggakan bangsa.

Ketika diminta tanggapannya sebelum mengikuti Sidang Paripurna DPR Selasa (19/8), Milton menilai Karen Agustiawan sangat berprestasi meski bukan orang dalam perusahaan itu, sehingga sebelumnya banyak yang menyangsikan.

Meski demikian ia menyatakan mundurnya Karen,  sedikit surprise dan mengagetkan. “Rupanya sesuai schedulenya akan mengajar di Universitas Harvard. Kalau nggak diambil, kesempatan ini akan hilang. Itu adalah hak privasinya dan kita hormati karena akan memberi kesempatan kepada  yang lebih muda,” tutur Milton.

Saat ditanya apakah sikap Karen itu karena tekanan,  Milton mengatakan kalau dikaitkan dengan kebijakan itu normative sifatnyaSemua Dirut Pertamina punya dilema dalam menentukan posisi, di satu sisi harus bertanggungjawab kepada perusahaan PSO (public service obligation) dan disisi lain harus menjalankan bisnis korporasiDua hal yang harus diseimbangkan,  dan ini telah dijalani dengan baik  oleh Karen.

Saya juga bangga karena saya adik kelas di ITB, sama-sama di teknik fisika. Saya juga pernah di Pertamina. Semoga itu menjadi jalan terbaik bagi Karen masuk ke kelas internasional,” kata Milton yang juga politisi Partai Demokrat.

Lebih lanjut Milton mengatakan, kalau alasan pengunduran Karen karena soal kenaikan Elpiji, Milton mengatakan Elpiji ada dua macam, yang subsidi dan non subsidi. Yang 12 dan 50 kg itu korporasi, kenaikan diatur oleh BUMN diatur oleh Menteri. “Nah kalau kalau korporasi ini terus menerus dirugikan dalam konteks harga 12 kg dan 50 kg, berarti  tidak ekonomis. Itu kan membuat catatan merah bahwa korporasi karena mengalami kerugian,” jelasnya.

Soal elpiji kata Milton Pakpahan sudah menjadi persoalan lama dan  masyarakat harus berpikir balance. Kalau terus-terusan begini kita berat, sebab jumlahnya akan makin membengkak. Impor kita mencapai  5 juta MSCFD atau Million Standard Cubic Feet per Day (gas) atau Juta Standar Kaki Kubik per Hari dan kini sudah menjadi kebutuhan vital , sehingga tidak boleh terus-terusan rugi.  “Sudah saatnya dikoreksi termasuk harga BBM,” jelas Milton Pakpahan. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...